Biaya Pendidikan Gratis Adalah Hak Masyarakat


Pendidikan adalah salah satu elemen terpenting guna membangun masyarakat pada sebuah negara. Pemerintah Indonesia sudah mengusahakan pendidikan gratis untuk masyarakat tanpa memandang satus sosial, akan tetapi penerapan di lapangan belum maksimal dan belum menyeluruh. Padahal, biaya pendidikan gratis tersebut adalah kewajiban bagi negara sehingga pendidikan dapat diakses dengan mudah oleh semua masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, biaya pendidikan harusnya gratis, halini senada dengan pernyataan Marlinawati bahwa pemerintah membiayai pendidikan warga negaranya.

Reni Marlinawati (Anggota Komisi X DPR RI yang berasal dari Fraksi Persatuan Pembangunan) mengatakan bahwa sekolah gratis bukanlah sesuatu hal yang harus diminta oleh masyarakat karena hal tersebut telah menjadi hak masyarakat. Pada zaman Jokowi saat ini telah dicanangkan program wajib belajar hingga 12 tahun hingga SMA. Pada sekolah negeri untuk saat ini memang sudah digratiskan akan tetapimemang masih menjadi persoalan di tengah masyarakat tentang tambhaan biaya lain yang ditarik dari sekolah. 

Sebenarnya, berdasarkan regulasi yang ada maka masyarakat berhak memperoleh pendidikan gratis. Namun, adanya pungutan yang ada di sekolah itu terjadi implementasi kebijakan yang kurang pas dengan ketentuan yang ada. 

Marlinawati juga menuturkan bahwa anggaran pendidikan diambil 20% dari APBN, akan tetapi yang ditujukan untuk siswa saja tidak sampai 30% dari anggaran pendidikan yang ada. Anggaran pendidikan dapat terbagi ke banyak hal misalnya seperti gaji guru, tunjangan pendidikan lain, dana abadi, dan lain-lain. Untuk 20% APBN digunakan pendidikan masih jauh melenceng dari seharusnya yang menjadi hak siswa.

Dengan sistem pembiayaan yang masih saja seperti itu maka dengan anggaran pendidikan sejumlah Rp 1.000 triliun tetap saja tidak akan memberikan efek apapun untuk siswa dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan tetu saja gratis. Marlina menambahkan bahwa kebijakan telah longgar dengan memberikan masyarakat kesempatan untuk memperoleh penddikan. Adapun pendidikan yang dikelola oleh universitas swasta sebenarnya negara juga terbantu, akan tetapi apabila tidak diproteksi maka akan terjadi kapitalisasi pada dunia pendidikan sehingga muncul istilah sekolah mahal pasti lebih berkualitas, padahal pemahaman itu keliru.

Retno Listyarti selaku Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga mengatakan yang serupa bahwa peran negara dalam membiayai pendidikan bukan pemerintah pusat saja, akan tetapi juga oleh pemerintahan daerah. Selanjutnya ia menambahkan bahwa pendidikan itu sebenarnya mahal, tidak ada pendidikan yang gratis. Nah, di dalam UUD 1945 pasal 31 juga telah disebutkan bahwa mahalnya biaya pendidikan menjadi tanggung jawab negara baik pusat ataupun daerah.

Namun untuk saat ini negara memang belum bisa sepenuhnya membiayai pendidikan sehingga masih ada saja pungutan-pungutan dari sekolah secara langsung. Beberapa daerah memang masih banyak yang mengandalkan dana dari pusat dalam menyelenggarakan pendidikan misalnya seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Padahal seharusnya daerah tetap menyediakan 20 % APBD guna keberlangsungan pendidikan. Dengan prosentase yang telah diatur maka ketersediaan dana pendidikan di daerah berbeda-beda, hal tersebut bergantung dengan ketersediaan APBD dan policical will pada pemerintah daerah.

Kini, pemerintah dalam hal ini melalui Kemendikbud telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 75 tentang Komite Sekolah yang dapat mengatur sehingga kekurangan pembiayaan pada keberlangsungan pendidikan yang ditanggung sekolah dapat dicarikan solusinya oleh para Komite Sekolah.

Dengan adanya peraturan tersebut, Kemendikbud berharap agar komite sekolah lebih kreatif dalam encari dana lain sehingga tidak membebani orang tua dengan melalui kerjasama dengan perusahaan atau dana CSR. Namun tetap saja di lapangan masih tetap ada biaya yang masih dibebankan kepada orangtua melalui pungutan-pungutan. Hal tersebut membuat Retno selaku Sekjen FSGI mengusulkan pada Kemendikbud agar melakukan riset terkait indikator yang membentuk besaran-besaran biaya tabungan pendidikan yang diperlukan sehingga dapat terlihat jumlah yang dibutuhkan untuk pendidikan dan dapat terpenuhi oleh negara dengan tujuan untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas serta mudah diakses oleh masyarakat.

Retno mengakui bahwa kemajuan pendidikan tersebut memang ada dua hal penting yakni mudah diakses oleh masyarakat selanjutnya kualitas pendidikan harus maksimal. Kini memang lebih baik karena terdapat kartu Indonesia Pintar yang cukupmembantu masyarakat. Walaupun biaya pendidikan gratis, akan tetapi juga membutuhkan ongkos, seragam, dan kebutuhan lainnya. Dengan kartu Indonesia Pintar tersebut maka diharapkan dapat membantu masyarakat. Retno juga menambahkan bahwa adanya kartu tersebut yang metupakan salah satu kemajuan dan prestasi dari pemerintahan Jokowi di sektor pendidikan, hanya saja membutuhkan penyempurnaan dan penyalurannya juga agar bisa lebih tepat pada sasaran.

Di sekolah swasta terdapat kenaikan dana BOS sehingga makin terbantu dalam melaksanakan aktifitas pendidikannya karena dengan adanya penambahan tersebut maka sekolah bisa mengembangkannya atau memenuhi kebutuhan guna memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya apabila programkerja sekolah lebih meningkat maka juga dapat meningkatkankualitas sekolah sehingga bisa menjadi sekolah yang memiliki prestasi bagus.

Dalam perkembangan sekolah menyangkut pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas maka dengan adanya dan BOS berefek sangat bagus. Adanya bantuan operasional sekolah masyarakat cukup terbantu dan menjadi termotivasi untuk meneruskan ke jenjang pendidikan selanjutya, karena asumsi mereka pendidikan sudah mulai murah. Program pemerintah dalam mengurangi buta huruf telah tercapai dengan banyaknya siswa yang mau meneruskan, sampai-sampai pada sekolah negeri bisa melebihi kuota.

Peningkatan kualitas guru karyawan, siswa, sarana dan prasaran juga akan terbantu dengan adanya bantuan dana operasional. Dana BOS tersebut dapat dipakai dengan baik guna peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan seminar. Dana BOS bisa dipakai dalam peningkatan kualitas pembelajaran baik itu perlengkapan sebagai penunjang ataupun untuk remedial dan pengayaan. Selain itu juga digunakan untuk biaya pengembangan bakat diri contohnya seperti pramuka, KIR, PMR. Selanjutnya untuk sarana penunjang maka kebanyakan dana BOS bisa digunakan untuk perlengkapan penunjang pendidikan misalnya saja seperti perlengkapan kebutuhan siswa dalam belajar ataupun kegiatan ekstrakurikuler.

Pendidikan gratis sebenarnya dimaknai sebagai upaya dalam membebaskan biaya pendidikan bagi siswa di sekolah sebagai perwujudan dari upaya membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana amanat UUD 1945. Pendidikan gratis rancangan pemerintah itu diaplikasikan dalam program BOS. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik yang harus diperhatikanbaik dari pemerintahnya sendirimaupun masyarakat sehingga apabila semua pihak turut serta dalam peningkatan mutu pendidikan maka akan tercipta generasi yang berkualitas. 

Penyesuaian RAPBS setelah terbitnya kebijakan sekolah gratis, sekolah mengadakan koordinasi dengan pengurus sekolah, komite sekolah ataupun yayasan. Hal ini tentu akan menunjukkan bahwa sekolah sudah memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk ikut berperan serta dalam mensukseskan pendidikan. Dengan bergabungnya komite sekolah maka selanjutnya sekolah dapat lebih banyak mendapatkan saran dan evaluasi yang maksimal.
Biaya Pendidikan Gratis Adalah Hak Masyarakat Biaya Pendidikan Gratis Adalah Hak Masyarakat Reviewed by buyazen on Agustus 08, 2018 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.